Independen Ekspos | Pemerintah Provinsi Jakarta berencana membangun kembali Jembatan Penyeberangan Orang atau JPO Sarinah di Jakarta Pusat. Hingga kini, pemerintah daerah belum merinci desain dan anggaran proyek tersebut.
Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Cyril Raoul Hakim atau Chico Hakim, menyatakan rencana itu masih dalam tahap awal.
“Belum ada detail rencana dan anggarannya,” kata Chico Hakim, Sabtu, 10 Januari 2026.
Alasan Utama: Akses Aman untuk Difabel
Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut kebutuhan penyandang disabilitas menjadi alasan utama pembangunan ulang JPO Sarinah. Kawasan Sarinah memiliki lalu lintas padat dan memerlukan fasilitas penyeberangan yang aman.
“Jadi JPO Sarinah dalam kajian. Ini memang diperlukan terutama untuk difabel. Itu salah satu alasan kemudian kenapa diadakan,” kata Pramono di Jakarta Selatan, Jumat, 9 Januari 2026.
Pernyataan serupa disampaikan Pramono saat berada di Kebayoran Lama. Ia menegaskan JPO Sarinah tetap relevan untuk mendukung keselamatan difabel saat menyeberang jalan.
Pro dan Kontra di Masyarakat
Rencana pembangunan ulang JPO Sarinah memicu perdebatan. Sebagian kelompok pejalan kaki menolak dan meminta penyeberangan tetap dilakukan di permukaan jalan melalui pelican crossing.
Pramono menegaskan pelican crossing di Sarinah tidak akan ditutup. Pemprov Jakarta akan menyediakan dua opsi penyeberangan bagi warga.
“Jalan kaki di bawah tetap dibuka, kemudian di atas sebagai alternatif pilihan. Jadi tetap, semua enggak ada yang ditutup,” ujar Pramono.
Keputusan Lama, Tanggung Jawab Gubernur Saat Ini
Pramono menyatakan keputusan pembangunan kembali JPO Sarinah telah dibahas sejak masa gubernur sebelumnya. Meski demikian, ia menegaskan bertanggung jawab penuh atas kebijakan tersebut sebagai Gubernur Jakarta saat ini.
“Urusan Sarinah terus terang keputusannya sebenarnya sudah dulu, tetapi saya sebagai Gubernur sekarang saya bertanggung jawab untuk itu,” kata Pramono.
Ia menambahkan, pembangunan JPO sudah berjalan dan menjadi bagian dari tanggung jawab jabatannya.
Sejarah JPO Sarinah
JPO Sarinah dibangun pada 1968 pada era Gubernur Ali Sadikin. Jembatan ini tercatat sebagai JPO pertama di Jakarta.
Pada masa Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, sekitar 2016 hingga 2017, kawasan Sudirman-Thamrin ditata dengan konsep ramah pejalan kaki dan difabel.
Pada 2022, saat Anies Baswedan menjabat Gubernur DKI Jakarta, JPO Sarinah dibongkar. Alasan pembongkaran berkaitan dengan penataan kota dan estetika agar pandangan ke arah Patung Selamat Datang dan bangunan bersejarah di Bundaran HI tidak terhalang.
Sebagai pengganti, Pemprov DKI menerapkan pelican crossing di kawasan Sarinah. Fasilitas ini dinilai lebih ramah bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, dan ibu hamil.
Kajian Keselamatan dan Kebutuhan Pengguna Jalan
Pemprov Jakarta kembali membuka kajian JPO Sarinah dengan mempertimbangkan keselamatan dan kebutuhan seluruh pengguna jalan. Pemerintah memastikan keberadaan JPO tidak akan menghilangkan fungsi pelican crossing.
Kedua fasilitas tersebut dirancang berjalan bersamaan dan memberi pilihan bagi pejalan kaki di kawasan Sarinah.
