Ahok Dalam Masalah Besar, Narasinya Mengundang Kontroversial

Redaksi

Ahok Dalam Masalah Besar
Mantan Gubernur DKI Jakarta, Ahok dalam masalah besar. Buntut dari sikap kontroversialnya yang membeberkan bahwa kantor pusat Pertamina sewa. Beberapa pihak menilai manuver yang dilakukan Ahok bernilai politis.

Narasi yang dibangunnya, membuat Ahok dalam masalah besar.

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama, jangan asal bicara terkait rencana pemindahan kantor operasional Pertamina ke Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

Mulyanto menyebut Ahok gegabah dan tidak profesional. Harusnya Ahok fokus pada tugas dan kewenangannya untuk membawa Pertamina mengembangkan usaha di bidang migas, bukan menyasar ke bidang lain di luar kompetensinya.

“Ahok jangan politisasi Pertamina dengan mendorong BUMN migas ini pindah ke IKN dan berinvestasi di luar kompetensi intinya di sana,” ujar Mulyanto, Sabtu (22/7/2023).

“Pertamina sebaiknya fokus pada bidang usahanya di sektor migas, ketimbang cawe-cawe pada pekerjaan lain di luar kompetensinya,” imbuhnya.

Mulyanto juga menyebut pernyataan Ahok yang ingin memindahkan kantor Pertamina ke IKN dengan alasan kantor di Jakarta hanya sewa sangat kontroversial karena tidak sesuai kenyataan.

Seharusnya Ahok berkoordinasi dahulu secara internal dengan direksi di level korporasi sebelum dibawa ke luar.

Jangan gagasan yang masih mentah sudah dilempar ke publik. Ini kontra produktif bagi penerimaan publik terhadap Pertamina.

“Apalagi kalau ide-ide mentah tersebut berbau politis. Tugas Komut itu adalah terkait pengawasan perusahaan bukan pelaksanaan aksi korporasi. Ahok sudah salah kaprah melampaui kewenangannya,” ujar Mulyanto.

Sebelumnya, Ahok mengungkapkan bahwa kantor pusat Pertamina akan pindah ke IKN pada 2026. Ahok menjelaskan, Pertamina akan memanfaatkan lahan yang diperoleh dari pemerintah.

Namun, perpindahan kantor pusat BUMN sektor migas itu sesudah Ibu Kota Indonesia resmi dialihkan ke IKN Nusantara yang ditargetkan pada 2024.

“Setelah IKN semua, kan BUMN dapat tanah 4 hektar. Nanti mau pindahin, berikutnya di 2026 baru pelan-pelan pindah,” kata Ahok saat ditemui di Kementerian BUMN, (18/7/2023).

Sebelumnya, Ahok juga mengungkapkan kantor pusat Pertamina akan dipindahkan ke pesisir teluk Balikpapan sebagai gerbang IKN.

Dia mengatakan, selama ini Pertamina menyewa kantor di Jakarta dengan biaya yang tidak murah dengan nilai sewa mencapai Rp 328 miliar per tahun.

“Jadi juga tidak murah bayangkan kalau 92 ribu meter persegi itu kita bangun di Balikpapan, di Kaltim, ini kan sesuatu yang akan memeratakan,” ujar Ahok.

Rencana tersebut sudah disampaikan Ahok saat bertemu dengan Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud di Balai Kota pada Senin (10/7/2023).

Leave a Comment