Kuatnya nuansa politik di balik sengketa Plumpang turut ditanggapi oleh Anggota Komisi VII DPR RI Syaikhul Islam. Dia menyatakan ketidaksetujuannya jika depo yang sudah berada dalam wilayah tersebut dipindahkan oleh Erick Thohir.
Dia mengatakan, dibandingkan karena aspek keselamatan, justru lebih kuat nuansa politiknya, apalagi menjelang Pilpres 2024.
“Saya menyatakan secara tegas tidak setuju, bahkan ini terkesan lebih kental nuansa politiknya,” ujar Syaikhul, Kamis (9/3/2023).
Pemindahan depo Pertamina Plumpang itu menurut Syaikhul bukan jaminan tidak bakal terjadinya lagi kebakaran. Dia lebih setuju pemerintah meningkat standard operational procedure atau SOP dalam mengelola terminal bahan bakar minyak.
“Pemerintah seharusnya mengambil langkah yang tepat. Salah satunya dengan terus meningkatkan pengelolaan manajemen resiko di dalam Pertamina,” jelasnya.
Syaikhul menilai pemindahan membutuhkan waktu yang lama dan memakan anggaran yang tidak sedikit. Berdasarkan analisa pakar energi Yusril Iman paling sedikitnnya relokasi Depo Plumpung akan menelan biaya sampai USD300 juta atau setara dengan Rp4,5 triliun.
“Relokasi depo Pertamina Plumpang sangat tidak realistis, membutuhkan waktu dan biaya yang besar,” jelasnya.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyarankan pemerintah untuk membuat zona penyangga atau buffer zone di kawasan depo Pertamina Plumpang.
“Inikan opsi yang paling kongkret yang bisa dilakukan dan juga membebaskan lahan masyarakat sampai jarak aman,” tandas Syaikhlul.
