Independen Ekspos – Pelaporan terhadap komika Pandji Pragiwaksono kembali memicu polemik publik. Kritik tajam datang dari Mahfud MD. Ia menilai laporan tersebut janggal dan lemah secara hukum sejak awal.
Mahfud MD menanggapi laporan yang diajukan oleh dua pihak yang mengaku sebagai Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah. Ia mempertanyakan dasar hukum dan kedudukan para pelapor.
Mahfud MD: Legal Standing Pelapor Dinilai Cacat
Mahfud MD menyebut penggunaan nama besar NU dan Muhammadiyah tidak bisa dilakukan sembarangan. Ia menilai para pelapor tidak memiliki legitimasi resmi.
“Yang pertama, Angkatan Muda NU dan Muhammadiyah yang mengajukan laporan itu menurut saya aneh. Tidak punya legal standing,” kata Mahfud, dikutip dari Youtube Mahfud MD Official, Selasa 13 Januari 2026.
Mahfud MD menegaskan, seseorang atau kelompok tidak bisa mengatasnamakan organisasi besar tanpa posisi resmi dalam struktur organisasi. Tanpa legitimasi formal, laporan dinilai cacat sejak awal.
Komika Jadi Sasaran Laporan
Mahfud juga menyoroti objek laporan yang dianggap tidak masuk akal. Ia mempertanyakan alasan Pandji dilaporkan, padahal ia berprofesi sebagai komika.
“Kenapa dia melaporkan Panji yang sudah jelas-jelas itu komika, kenapa tidak melaporkan Aqil Siradj?” ujar Mahfud.
Menurut Mahfud, kritik serupa sudah lama disampaikan oleh tokoh-tokoh NU dan Muhammadiyah sendiri. Namun, mereka tidak pernah dilaporkan ke aparat hukum.
Kritik Tambang Lebih Dulu Disuarakan Tokoh Ormas
Mahfud menyebut nama Aqil Siradj dan Din Syamsuddin sebagai contoh tokoh NU dan Muhammadiyah yang lebih dulu mengkritik kebijakan pertambangan. Kritik tersebut menilai kebijakan tambang merugikan organisasi dan masyarakat.
Mahfud menegaskan, kritik itu disampaikan jauh sebelum Pandji mengangkat isu tambang dalam materi stand up comedy. Namun, tidak ada satu pun tokoh tersebut yang dilaporkan.
Dugaan Standar Ganda Penegakan Hukum
Mahfud menilai situasi ini menunjukkan ketimpangan perlakuan hukum. Ia menekankan pentingnya kesetaraan jika kritik dianggap sebagai pelanggaran pidana.
“Kalau memang itu dianggap masalah, kenapa tidak mereka yang dilaporkan? Orang NU sendiri, orang Muhammadiyah sendiri yang bicara lebih dulu,” kata Mahfud.
Pernyataan ini memperkuat perdebatan publik terkait apakah pelaporan terhadap Pandji murni penegakan hukum atau bentuk standar ganda terhadap kritik dari dunia seni.
Alissa Wahid Bela Pandji
Pembelaan terhadap Pandji juga datang dari Gerakan Nurani Bangsa. Sikap ini disampaikan oleh Alissa Wahid, putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid.
Alissa menolak anggapan bahwa kritik melalui humor merupakan permusuhan terhadap negara. Ia menyebut kritik sebagai bagian dari kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi.
Rakyat Kritis Dorong Kemajuan Negara
“Rakyat bukanlah musuh negara. Rakyat yang kritis itu modal untuk kemajuan negara,” kata Alissa dalam konferensi pers di Gereja Katedral, Jakarta, Selasa 13 Januari 2026.
Menurut Alissa, negara justru akan mundur jika rakyat dilarang mengkritik. Ia menegaskan posisi GNB yang melihat kritik sebagai kekuatan demokrasi.
Humor Jadi Media Kritik Sosial
Alissa menilai humor bukan sekadar hiburan. Humor berfungsi sebagai sarana refleksi sosial dan politik yang efektif.
“Kami meyakini betul bahwa humor itu dibutuhkan bukan hanya untuk guyon-guyon, tetapi sebagai kritik dan refleksi,” ujarnya.
Ia menilai humor memudahkan masyarakat memahami isu kompleks dan membuka ruang diskusi yang lebih luas.
Risiko Jika Humor Dibatasi
Alissa mengingatkan dampak serius jika humor dan kritik mulai dibatasi. Ia menilai pembatasan tersebut akan mempersempit ruang demokrasi.
“Kalau humor dilarang, kritik yang lebih serius pasti akan lebih berat lagi,” kata Alissa.
Ia menegaskan, kondisi tersebut berpotensi membawa Indonesia ke arah kemunduran demokrasi.
