JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melaporkan pendapatan nelayan Kampung Nelayan Merah Putih Tongke-Tongke naik 75 persen, dari sekitar Rp4 juta menjadi Rp7 juta per bulan. Angka tersebut berdasarkan data operasional Mei hingga September 2026.
KKP juga mencatat harga tuna di Tongke-Tongke meningkat dari kisaran Rp30 ribu menjadi sekitar Rp45 ribu per kilogram, atau naik 50 persen. Data itu disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam acara “2 Tahun Prabowo-Gibran: Rapor untuk Rakyat” di Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Menurut Trenggono, peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir menjadi salah satu sasaran pembangunan sektor kelautan dan perikanan. KKP menyebut pengembangan ekosistem ekonomi di kawasan KNMP ditujukan untuk memperluas kegiatan usaha dan akses pemasaran bagi nelayan.
Pelaksanaan program di Tongke-Tongke selama Mei–September 2026 tercatat menyerap 39 tenaga kerja. KKP juga melaporkan lima jenis lapangan pekerjaan berkembang dan 80 orang menjadi anggota Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Pemerintah menargetkan 5.000 Kampung Nelayan Merah Putih terbangun hingga 2029. Program tersebut mencakup fasilitas pendukung seperti dermaga, pabrik es, penyimpanan dingin, dan sarana produksi. KKP juga mendorong pembentukan unit usaha produktif di kawasan pesisir.
Dalam uji coba pengiriman hasil perikanan dari 26 kampung nelayan, KKP mencatat 719 ton ikan terkirim dengan nilai ekonomi Rp18,77 miliar. Nilai Tukar Nelayan nasional pada Januari–September 2026 berada di angka 108,3, naik 4,6 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.
Capaian Produksi, Ekspor, dan Program
Produksi kelautan dan perikanan nasional pada 2025 mencapai 26,25 juta ton. KKP menyatakan angka itu naik 11,4 persen dari tahun sebelumnya. Rinciannya terdiri atas 7,85 juta ton hasil tangkap, 6,75 juta ton ikan budi daya, dan 11,65 juta ton rumput laut.
Pada Januari–September 2026, produksi mencapai 19,89 juta ton, naik 3,44 persen dibandingkan periode serupa tahun lalu. PDB sektor perikanan tumbuh 4,95 persen pada 2025, lalu tercatat tumbuh 6,86 persen secara tahunan pada triwulan II 2026.
Ekspor kelautan dan perikanan Indonesia pada 2025 bernilai US$6,27 miliar, meningkat 5,2 persen. Hingga Agustus 2026, nilainya mencapai US$4,23 miliar atau tumbuh 6,02 persen secara tahunan. Indonesia juga memperoleh tambahan kuota tuna sirip biru sebesar 1.670 ton, naik 25 persen.
Realisasi PNBP sektor kelautan dan perikanan mencapai Rp2,4 triliun pada 2025. Sampai September 2026, KKP mencatat penerimaan Rp1,65 triliun atau bertumbuh 5,52 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
KKP memproyeksikan sekitar 2,32 juta orang dari keluarga pelaku usaha kelautan dan perikanan menerima manfaat program prioritas selama 2026. Proyeksi tersebut mencakup sekitar 2,2 juta orang dari KNMP, 16 ribu orang dari budi daya ikan tematik, 85.600 orang dari revitalisasi tambak Pantura, serta 21.696 orang dari pengembangan tambak udang terintegrasi.
Di bidang pengembangan SDM, KKP mencatat 35.183 orang mengikuti pelatihan dan 28.850 kelompok menerima penyuluhan. Sebanyak 5.823 sertifikasi kompetensi diberikan, sementara 2.850 lulusan sekolah perikanan disebut telah terserap di dunia usaha dan industri. Konsumsi ikan pada 2025 tercatat 26,08 kilogram per kapita per tahun, naik 3,04 persen.
Pengawasan dan Pemerataan Wilayah
KKP mendorong pengembangan 427 KNMP di Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Maluku. Pemerintah juga mengembangkan kawasan tambak udang terintegrasi sekitar 2.000 hektare di Waingapu, Sumba Timur, serta kawasan tambak garam 616 hektare di Rote Ndao.
Pada periode 2025–2026, KKP menyatakan telah menangkap 502 kapal yang melakukan penangkapan ikan ilegal. Potensi nilai ekonomi yang diselamatkan diperkirakan Rp12,71 triliun. KKP juga menggagalkan penyelundupan 3,377 juta ekor benih bening lobster dan 1,2 ton ikan napoleon.
Penindakan lainnya mencakup penertiban 174 rumpon ilegal dan 137 pelaku pelanggaran pemanfaatan ruang laut. KKP turut menangani praktik penangkapan ikan merusak serta usaha perikanan ilegal di 27 lokasi. Total potensi kerugian negara yang diklaim berhasil diselamatkan mencapai Rp16,03 triliun.
Luas kawasan konservasi laut Indonesia hingga Oktober 2026 mencapai 31,6 juta hektare, melampaui target 30,7 juta hektare. Restorasi mangrove pada lahan tambak tidak produktif dilakukan seluas 2.333,28 hektare, yakni di Bekasi 1.752,29 hektare dan Subang 580,99 hektare.
KKP mengakui biaya operasional yang tinggi, keterbatasan infrastruktur dan akses pasar, ketimpangan kesejahteraan antarwilayah, serta ancaman perubahan iklim dan kerusakan ekosistem masih menjadi tantangan. Trenggono menyatakan pemerintah akan melanjutkan lima kebijakan ekonomi biru dan mengejar target pembangunan 5.000 KNMP hingga 2029.
Capaian kenaikan pendapatan di Tongke-Tongke menjadi salah satu hasil program yang disampaikan KKP. Pemerataan manfaat program dan penyelesaian persoalan masyarakat pesisir masih menjadi pekerjaan dalam pelaksanaan berikutnya.
