Independen Ekspos | Elemen buruh menolak penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2026. Angka resmi tercatat Rp 5.729.876. Nilai ini naik 6,17 persen dari UMP 2025. Buruh menilai angka tersebut belum layak.
Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal, menyebut angka layak sesuai Kebutuhan Hidup Layak versi Badan Pusat Statistik sebesar Rp 5.898.511. Buruh menuntut UMP Jakarta 2026 direvisi menjadi Rp 5,89 juta per bulan.
“Sampai gubernur memutuskan UMP 2026 sebesar Rp 5,89 juta,” kata Said Iqbal di sekitar Monas, Senin, 29 Desember 2025.
Aksi Demo Berlanjut dan Massa Bertambah
Pada Senin, 29 Desember 2025, sebanyak 500 hingga 1.000 buruh turun ke jalan di sekitar Monas. Aksi ini belum berakhir.
Buruh merencanakan aksi lanjutan pada Selasa. Massa diperkirakan mencapai 10 ribu orang. Mereka akan datang menggunakan sepeda motor dari berbagai wilayah Jawa Barat. Daerah asal massa meliputi Cirebon, Cianjur, Bandung Raya, Bekasi, Karawang, dan Purwakarta.
Said Iqbal menegaskan aksi akan terus berlanjut jika tuntutan tidak dipenuhi. Aksi bisa berlangsung berbulan-bulan hingga satu tahun penuh.
“Bilamana Gubernur tidak mau mendengar apa yang diperjuangkan, maka bisa dipastikan aksi lanjutan akan dilakukan dari Januari, Februari, bahkan mungkin sampai satu tahun hingga Gubernur merevisi penetapan upah tersebut,” tegas Said.
Desakan Revisi UMP dan Penetapan UMSP
Buruh meminta Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, membuka kembali ruang dialog. Mereka mendesak gubernur mengundang Dewan Pengupahan dan pimpinan serikat buruh.
Fokus utama pertemuan adalah revisi UMP Jakarta 2026 dari Rp 5,73 juta menjadi Rp 5,89 juta sesuai nilai KHL. Selain itu, buruh juga menuntut penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi.
“Kami meminta tambahan 5 persen di atas nilai KHL Rp 5,89 juta untuk sektor-sektor tertentu. Terkait sektor apa saja, nanti kawan-kawan Dewan Pengupahan yang akan menentukan,” ujar Said.
Alasan Buruh Menolak UMP Jakarta 2026
Said Iqbal menilai tuntutan buruh masuk akal. Ia menyoroti turunnya upah riil dan melemahnya daya beli buruh. Buruh juga mempersoalkan kesenjangan upah antara Jakarta dan daerah penyangga.
Menurutnya, Jakarta sebagai pusat ekonomi nasional tidak pantas memiliki UMP lebih rendah dibanding Kabupaten Karawang dan Bekasi.
Formula Penetapan UMP Jakarta
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan UMP 2026 menggunakan indeks tertentu sebesar 0,75. Nilai ini berada dalam rentang formula baru dengan indeks 0,5 hingga 0,9.
Meski sesuai formula, buruh menilai hasil akhirnya tidak mencerminkan kebutuhan hidup layak pekerja di Jakarta.
Sorotan ke Jawa Barat dan UMSK
Dalam aksi yang sama, buruh juga membawa tuntutan terkait kebijakan upah di Jawa Barat. Mereka meminta Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengembalikan penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten dan Kota sesuai rekomendasi bupati dan wali kota.
“Meminta Gubernur Jawa Barat untuk mengembalikan 19 kabupaten/kota, Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota-nya atau UMSK sesuai yang direkomendasikan bupati dan wali kota,” ucap Said Iqbal.
Dedi Mulyadi sebelumnya mengumumkan UMP Jawa Barat sebesar Rp 2.317.601 dan UMSP Rp 2.339.995. Ia juga menandatangani keputusan gubernur tentang UMK dan UMSK.
“Untuk kabupaten/kota, kami mengikuti atau menetapkan seluruh usulan yang diusulkan oleh kabupaten/kota, baik upah minimum kabupaten/kotanya maupun upah minimum sektoralnya,” kata Dedi di Gedung Negara Pakuan, Rabu, 24 Desember 2025.
Langkah Hukum Disiapkan
Selain aksi jalanan, Partai Buruh melalui Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menyiapkan jalur hukum. Mereka akan menggugat penetapan UMP Jakarta 2026 ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
Gugatan ini menjadi upaya resmi untuk memaksa revisi kebijakan upah yang dinilai tidak sesuai Kebutuhan Hidup Layak buruh Jakarta.
