Independen Ekspos – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang paling ambisius sekaligus paling disorot. Program ini merupakan janji kampanye Pilpres 2024 dan masuk dalam daftar delapan Program Hasil Terbaik Cepat pemerintahan Prabowo-Gibran.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi berjalan sejak Januari 2025. Pemerintah menargetkan 19,47 juta penerima manfaat pada 2025 dan melonjak menjadi 82,9 juta penerima pada 2026. Tujuan utamanya jelas: memperbaiki status gizi, membebaskan anak dari malnutrisi, serta menekan angka stunting nasional.
Anggaran MBG yang digelontorkan pun sangat besar. Pada 2025, pemerintah mengalokasikan Rp71 triliun. Anggaran itu meningkat drastis pada 2026 menjadi Rp335 triliun atau hampir lima kali lipat. Lonjakan ini menjadikan MBG sebagai salah satu program dengan pembiayaan terbesar dalam APBN.
Namun, implementasi MBG tidak lepas dari sorotan. Dalam lebih dari 10 bulan pelaksanaan, muncul berbagai persoalan. Transparansi anggaran dinilai minim. Informasi mengenai rincian penggunaan dana, penyusunan regulasi, hingga data Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak sepenuhnya terbuka ke publik. Kondisi ini dinilai menyulitkan pengawasan dan membuka potensi penyimpangan.
Selain itu, risiko konflik kepentingan juga menjadi perhatian. Program ini dinilai rawan dimanfaatkan sebagai alat patronase politik. Ada kekhawatiran bahwa distribusi proyek dan pengelolaan dapur MBG bisa menjadi sarana memperluas jejaring loyalis pemerintahan.
Indonesia Corruption Watch (ICW) melakukan penelusuran terhadap pelaksanaan MBG. ICW menyoroti dugaan keterlibatan Politically Exposed Persons (PEPs) dalam pengelolaan program, termasuk kaitan yayasan pengelola SPPG dengan partai politik, tim pemenangan, pendukung Prabowo maupun Joko Widodo, unsur militer, serta aparat penegak hukum.
Temuan tersebut mengindikasikan adanya dugaan praktik patronase dan distribusi sumber daya yang berpotensi memperkuat dukungan politik. ICW menilai jika tidak diawasi ketat, MBG bisa bergeser dari program kesejahteraan publik menjadi instrumen konsolidasi kekuasaan.
Di tengah kritik tersebut, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya menjalankan MBG untuk mengatasi kelaparan dan malnutrisi anak. Dalam pidatonya pada Business Summit Amerika Serikat–Asean di U.S. Chamber of Commerce, Washington D.C., Kamis (19/2/2026), Prabowo menyebut program ini sebagai investasi strategis jangka panjang.
Prabowo mengungkapkan sekitar 25 persen anak Indonesia mengalami stunting. Ia menilai kondisi itu tidak bisa dibiarkan karena berdampak pada perkembangan otak, tulang, dan otot anak. Menurutnya, demokrasi harus menghadirkan manfaat nyata melalui pendidikan dan kesehatan.
Ia juga membantah tudingan pemborosan anggaran. Pendanaan MBG disebut berasal dari penghematan akibat pemangkasan inefisiensi dan penyalahgunaan dana. Prabowo menyebut kebijakan itu sebagai relokasi sumber daya untuk kepentingan rakyat.
Dalam pidatonya, Prabowo mengutip riset lembaga Amerika Serikat yang menyatakan setiap satu dolar yang diinvestasikan untuk makan gratis dapat menghasilkan manfaat ekonomi minimal tujuh dolar, bahkan hingga 35 kali lipat dalam jangka panjang.
Presiden juga mengklaim dampak ekonomi mulai terasa. Konsumsi domestik pada Januari disebut menjadi yang tertinggi dalam 10 hingga 15 tahun terakhir. Ia menyebut sejumlah anggota Apindo menyampaikan langsung kenaikan konsumsi tersebut kepadanya.
Saat ini, pemerintah mengklaim telah membangun sekitar 23.000 dapur MBG di berbagai desa. Setiap dapur mempekerjakan sekitar 50 orang. Program ini juga meningkatkan permintaan telur, ayam, dan sayuran dari petani lokal sehingga menciptakan efek pengganda ekonomi di pedesaan.
Selain itu, Prabowo menyebut produksi beras nasional mencapai rekor tertinggi dan Indonesia mendekati swasembada untuk sebagian besar komoditas pangan. Ia menilai MBG turut memperkuat stabilitas sosial dan politik melalui penciptaan lapangan kerja serta peningkatan kesejahteraan.
Meski demikian, besarnya anggaran dan luasnya cakupan MBG membuat kebutuhan transparansi dan pengawasan publik menjadi krusial. Dengan target puluhan juta penerima dan ratusan triliun rupiah dana negara, akuntabilitas menjadi faktor penentu keberhasilan program ini.
Program Makan Bergizi Gratis kini berdiri di dua sisi: sebagai proyek ambisius untuk memperbaiki masa depan generasi bangsa, sekaligus sebagai kebijakan yang menuntut pengawasan ketat agar tidak menyimpang dari tujuan awalnya.
