Independen Ekspos – Rencana impor 105 ribu mobil pikap dari India untuk Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih menjadi sorotan. Pemerintah memastikan skema ini tidak menambah beban fiskal negara.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pembiayaan impor 105 ribu mobil pikap dari India dilakukan lewat pinjaman bank BUMN. Sumber dananya berasal dari Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara.
Menurut Purbaya, kewajiban cicilan impor 105 ribu mobil pikap dari India sekitar Rp40 triliun per tahun selama enam tahun. Total skema pembiayaan diperkirakan menyentuh ratusan triliun rupiah dalam periode tersebut. Ia menyatakan risiko fiskal dalam skema ini sudah dihitung dan tidak menambah tekanan baru pada APBN.
Dana Desa Jadi Sumber Cicilan
Pemerintah menyebut cicilan pinjaman dibayar melalui realokasi dana desa. Dana desa memang sudah dianggarkan setiap tahun dalam belanja negara.
Purbaya menjelaskan yang berubah hanya mekanisme penyaluran anggaran. Pemerintah tidak membuat pos belanja baru. Dana yang sebelumnya disalurkan langsung ke desa akan dialihkan sebagian untuk membayar cicilan kendaraan.
Skema ini membuat dana desa menjadi bagian penting dalam pembiayaan impor kendaraan tersebut.
Kontrak Rp24,66 Triliun dengan Dua Raksasa Otomotif India
PT Agrinas Pangan Nusantara telah meneken kontrak pembelian senilai Rp24,66 triliun dengan dua pabrikan India.
Pabrikan pertama adalah Mahindra & Mahindra Ltd. Perusahaan ini menerima pesanan 35.000 unit Scorpio Pick Up single cabin untuk operasional Kopdes Merah Putih.
Pabrikan kedua adalah Tata Motors. Perusahaan ini mendapatkan pesanan 70.000 unit kendaraan, terdiri dari 35.000 pikap Yodha dan 35.000 truk Ultra T.7.
Seluruh unit tersebut akan diimpor dari India. Kendaraan ini akan digunakan sebagai sarana operasional koperasi desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.
Istana Cek Ulang Detail Angka
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pihaknya masih menelaah detail rencana impor 105 ribu mobil pikap dari India tersebut. Ia menyebut perlu memeriksa kembali angka dan skemanya sebelum memberi penjelasan lanjutan.
Impor massal kendaraan niaga ini juga menjadi perhatian lintas kementerian. Termasuk Kementerian Perindustrian yang memiliki mandat menjaga industri dalam negeri.
Pemerintah Klaim Tak Tambah Beban APBN
Pemerintah menegaskan pembelian 105 ribu kendaraan dari India tidak menambah beban fiskal baru. Skema utang dirancang dengan sumber pembayaran dari anggaran yang sudah ada.
Dengan model ini, negara tetap menanggung cicilan tahunan dalam jumlah besar. Namun pemerintah menyebut tidak ada tambahan risiko karena dana sudah tersedia dalam struktur belanja rutin.
