Independen Ekspos | Organisasi kemasyarakatan Gerakan Rakyat resmi bertransformasi menjadi partai politik. Keputusan ini diambil dalam Rapat Kerja Nasional I yang digelar di Jakarta pada 17–18 Januari 2026.
Keputusan tersebut diumumkan melalui akun Instagram resmi Gerakan Rakyat pada Minggu, 18 Januari 2026. Sidang pleno rakernas dipimpin Sekretaris Jenderal, Muhammad Ridwan. Seluruh keputusan diambil melalui musyawarah yang berujung mufakat.
View this post on Instagram
Gerakan Rakyat menyatakan bahwa tujuan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Prinsip itu dijalankan melalui demokrasi yang terbuka, partisipatif, dan berkeadaban. Gerakan Rakyat menyebut karakter perjuangan mereka bertumpu pada lima nilai utama yang disebut Panca Dharma, yaitu religius, nasionalis kerakyatan, ksatria, kasih sayang, dan integritas moral.
Deklarasi Partai Gerakan Rakyat
Dalam sidang pleno, Muhammad Ridwan secara resmi mengumumkan pendirian partai politik.
“Dengan perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, perkumpulan Gerakan Rakyat mendirikan sebuah partai politik dengan nama Partai Gerakan Rakyat,” ucap Ridwan dalam video deklarasi.
Rakernas juga menetapkan struktur awal kepemimpinan partai. Ketua Umum , Sahrin Hamid, ditetapkan sebagai Ketua Umum untuk periode 2026–2030.
Sidang memberikan mandat kepada Sahrin untuk mengurus seluruh administrasi pembentukan partai ke Kementerian Hukum dan HAM. Ia juga ditugaskan membentuk dan menyempurnakan struktur organisasi partai di seluruh wilayah Indonesia sesuai visi dan prinsipnya.
Dukungan Anggota Lewat Voting Digital
Keputusan mendirikan partai politik diambil melalui pemungutan suara digital pada hari kedua Rakernas I. Proses voting berlangsung selama satu jam dan diikuti oleh anggota resmi yang memiliki Kartu Tanda Anggota serta terdaftar dalam sistem Daftar Nomor Anggota.
Dari total 403 suara yang masuk, sebanyak 395 anggota menyatakan setuju dan 8 anggota menyatakan tidak setuju. Hasil ini menjadi dasar pengesahan keputusan dalam sidang pleno yang dihadiri 511 peserta.
Peserta pleno berasal dari 38 Dewan Pimpinan Wilayah, 402 Ketua Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pakar, dan jajaran pengurus pusat. Dalam forum tersebut, Sahrin Hamid ditetapkan sebagai ketua umum secara mufakat.
Anies Baswedan Jadi Arah Politik
Partai Gerakan Rakyat secara terbuka menyatakan arah politiknya. Organisasi ini ingin mengusung Anies Rasyid Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Sahrin Hamid dalam siaran langsung YouTube Gerakan Rakyat pada Minggu, 18 Januari 2026.
“Satu hal kita menginginkan Indonesia lebih adil dan makmur dan yang kedua kita menginginkan bahwa pemimpin nasional kita nanti insyaallah adalah Anies Rasyid Baswedan,” ujar Sahrin.
Sahrin menyebut perjuangan Gerakan Rakyat telah dimulai sejak 2023. Transformasi menjadi partai politik disebut sebagai langkah lanjutan dari cita-cita tersebut.
Anies Baswedan dikenal sebagai Anggota Kehormatan 001 Gerakan Rakyat. Ia juga hadir saat deklarasi awal organisasi ini pada 28 Februari 2025. Sahrin Hamid dikenal sebagai orang dekat Anies dan pernah menjabat sebagai juru bicaranya.
Partai Rakyat, Bukan Elit
Dalam pidato perdananya sebagai Ketua Umum, Sahrin menegaskan bahwa partai ini lahir sebagai respons atas praktik politik yang dinilai elitis.
Ia menyatakan bahwa gagasan keadilan dan kesetaraan yang selama ini diperjuangkan Anies Baswedan tidak lagi bersifat personal. Perjuangan tersebut kini berjalan melalui institusi politik bernama Partai Gerakan Rakyat.
Sahrin menegaskan bahwa kekuatan utama partai ini adalah gotong royong. Sejak 2023 hingga 2026, seluruh aktivitas Gerakan Rakyat dijalankan secara swadaya dan patungan oleh anggota. Tidak ada dukungan dari oligarki atau dinasti politik.
Syarat Berat Menuju Peserta Pemilu
Sahrin mengingatkan bahwa mendirikan partai politik di Indonesia memiliki syarat yang ketat. Ia menyebut partai harus memiliki kepengurusan lengkap di tingkat pusat dan seluruh provinsi.
Partai juga wajib membentuk struktur di sedikitnya 75 persen kabupaten dan kota. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 402 daerah di seluruh Indonesia.
Struktur kepengurusan daerah ditegaskan tidak boleh bersifat otoriter. Ketua di tingkat wilayah hingga cabang harus menjadi fasilitator keputusan kolektif anggota. Prinsip musyawarah mufakat menjadi dasar pengambilan keputusan internal.
Legalitas dan Agenda ke Depan
Sekretaris Jenderal Muhammad Ridwan, memastikan seluruh proses pengambilan keputusan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi.
Ia menyebut pendirian Partai ini mengacu pada Pasal 24 AD dan Pasal 23 ART. Fokus utama saat ini adalah memenuhi seluruh regulasi pendaftaran partai politik agar dapat menjadi peserta pemilu.
Gerakan Rakyat menegaskan tujuan akhir perjuangan politiknya adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui jalur demokrasi formal.
