Independen Ekspos | Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan berkantor secara bergiliran di Aceh. Langkah ini untuk mengawal langsung pemulihan pascabencana banjir bandang Sumatra. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan keputusan itu saat rapat koordinasi di Aceh, Selasa, 30 Desember 2025.
Dewan Perwakilan Rakyat juga membangun Posko Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana di Aceh. Posko ini menjadi pusat koordinasi antara DPR, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan usaha milik negara.
“Secara bergantian pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat akan berkantor di Aceh untuk melakukan koordinasi secara intens,” kata Dasco.
Satgas Pemulihan Pascabencana Berkantor di Lokasi
DPR menetapkan Satgas Pemulihan Pascabencana berkantor langsung di Aceh. Satgas ini dirancang bekerja di wilayah terdampak agar pengambilan keputusan tidak terputus dari kondisi lapangan.
Dasco meminta setiap kementerian dan lembaga menugaskan minimal satu perwakilan untuk berkantor bersama Satgas di Aceh. Tujuannya agar pembagian tugas jelas dan perkembangan pemulihan selalu terpantau.
“Kita harapkan nanti ada perwakilan dari kementerian dan lembaga masing-masing satu untuk ikut berkantor di sini,” ujar Dasco.
Rapat Koordinasi Lintas Lembaga
Pimpinan DPR menggelar rapat koordinasi bersama kementerian, lembaga, dan kepala daerah terdampak di Posko Satgas Pemulihan Pascabencana Aceh. Rapat ini dipimpin langsung oleh Sufmi Dasco Ahmad.
Pimpinan DPR yang hadir antara lain Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Pemerintah pusat diwakili Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, serta Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak.
Turut hadir Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad, Wakil Badan Pengatur BUMN, Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasodjo, dan Direktur Utama Telkomsel Nugroho. Dari daerah hadir Gubernur Aceh Muzakir Manaf serta para bupati dari wilayah terdampak.
Fokus Hindari Tumpang Tindih dan Boros Anggaran
Dasco menyatakan rapat koordinasi ini untuk mencegah tumpang tindih kewenangan di lapangan. DPR ingin seluruh pihak bekerja dengan satu arah dan satu data.
“Sehingga kementerian, lembaga, pemerintah daerah, DPR, dan BUMN bersinergi untuk menyamakan persepsi serta memfokuskan terhadap efisiensi dari sisi anggaran dan lain-lain,” ucapnya.
Rapat ini juga menindaklanjuti komunikasi DPR dengan para kepala daerah yang sebelumnya dilakukan melalui telepon dan WhatsApp. DPR meminta seluruh komitmen yang sudah dibahas segera direalisasikan di lapangan.
Dilaporkan ke Presiden Prabowo
Dasco memastikan hasil rapat koordinasi telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Presiden disebut berencana kembali mengunjungi Aceh menjelang pergantian tahun 2026.
Dewan Perwakilan Rakyat meminta seluruh pemangku kepentingan menyinkronkan laporan penanganan bencana sebelum kunjungan presiden. Sinkronisasi ini juga menjadi dasar penyusunan anggaran pemulihan tahun 2026.
“Kita mulai hari ini melakukan rapat koordinasi supaya pada tahun depan di anggaran 2026 pemulihan pascabencana bisa berjalan sebagaimana mestinya,” kata Dasco.
Keluhan Bupati Aceh Utara soal Perhatian Pemerintah
Dalam rapat tersebut, Bupati Aceh Utara Ismail Jalil menyampaikan keluhan terbuka. Ia menyebut wilayahnya belum pernah dikunjungi Presiden Prabowo sejak banjir bandang melanda Sumatra pada November 2025.
“Selama ini Pak Presiden selalu ke Tamiang, Takengon Aceh Tengah, dan hadir di Pidie Jaya. Tapi di Aceh Utara kayaknya bagaimana, saya rasa apa enggak tahu ada banjir?” kata Ismail dalam rapat yang disiarkan langsung melalui YouTube resmi Dewan Perwakilan Rakyat.
Skala Dampak Banjir di Aceh Utara
Ismail memaparkan dampak banjir bandang di Aceh Utara sangat luas. Dari 27 kecamatan dan 852 desa, sebanyak 25 kecamatan atau 696 gampong terdampak. Angka itu setara 81 persen wilayah Aceh Utara.
Jumlah korban mencapai 124 ribu kepala keluarga atau sekitar 433 ribu jiwa. Sebanyak 18 ribu kepala keluarga atau lebih dari 67 ribu jiwa terpaksa mengungsi.
Saat bencana terjadi, jaringan telekomunikasi dan listrik terputus total. Kondisi ini membuat daerah tersebut sulit menyampaikan laporan ke pusat.
“Kami tidak ada sinyal. Kami bisa melihat saja bagaimana rumah hanyut, sarana ibadah hanyut, dan manusianya hanyut dibawa arus,” ujar Ismail.
Ia menyebut kerusakan di Aceh Utara terjadi dari hulu hingga hilir dan dinilai lebih parah dibanding tsunami di beberapa titik. Menurutnya, minimnya sorotan nasional terjadi karena daerahnya terisolasi dan tidak terdokumentasi.
“Mungkin karena tidak viral, pusat tidak hadir,” kata Ismail.
Target Pemulihan Terfokus dari Aceh
Dewan Perwakilan Rakyat menegaskan kehadiran Satgas dan pimpinan DPR di Aceh menjadi langkah untuk memastikan semua laporan daerah tertangani. DPR ingin pemulihan pascabencana berjalan terkoordinasi, terukur, dan langsung menyentuh wilayah terdampak.
Aceh kini menjadi pusat kerja pemulihan pascabencana Sumatra. DPR menargetkan seluruh proses berjalan selaras sebelum masuk tahun anggaran 2026.
