Independen Ekspos – ANGGARAN PENDIDIKAN Rp769 triliun dalam APBN kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Bonnie Triyana, menilai sebagian anggaran tersebut seharusnya difokuskan untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan dosen, bukan terserap besar untuk program baru seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).
ANGGARAN MBG Rp223 triliun disebut berasal dari pos pendidikan yang totalnya mencapai Rp769 triliun. Angka Rp769 triliun itu merupakan mandatory spending 20 persen dari APBN sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.
Pernyataan tersebut disampaikan Bonnie dalam konferensi pers di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (25/2). Ia menegaskan bahwa penggunaan dana pendidikan untuk MBG perlu dicermati secara serius, terutama dari sisi rasa keadilan.
Menurut Bonnie, benar bahwa dana MBG diambil dari alokasi pendidikan. Namun ia menekankan, praktik pengelolaan dan distribusinya harus mempertimbangkan keadilan, terutama bagi para tenaga pendidik yang selama ini masih menghadapi persoalan kesejahteraan.
POLEMIK P3K SPPG juga menjadi perhatian. Legislator dari Daerah Pemilihan Banten I itu menyinggung kebijakan pengangkatan pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Ia menilai kebijakan tersebut dapat mencederai rasa keadilan ketika masih banyak guru yang telah mengabdi puluhan tahun belum diangkat sebagai P3K.
Bonnie mencontohkan kasus di Gowa, di mana seorang guru baru diangkat menjadi P3K, namun keesokan harinya langsung memasuki masa pensiun. Guru tersebut, kata dia, menerima upah yang jauh dari layak setelah puluhan tahun mengabdi.
GAJI DOSEN DI BAWAH RP3 JUTA juga menjadi sorotan. Bonnie yang juga menjabat Kepala Badan Sejarah DPP PDIP menyebut lebih dari 40 persen dosen di berbagai perguruan tinggi masih menerima gaji di bawah Rp3 juta per bulan.
Ia mengungkapkan, tunjangan dosen dengan jabatan lektor kepala hanya sekitar Rp900 ribu dan tidak mengalami perubahan signifikan selama hampir 25 tahun. Kondisi ini dinilai sebagai persoalan serius dalam dunia pendidikan nasional.
Menurut Bonnie, jika dilakukan efisiensi anggaran, pemerintah dapat mengalokasikan dana lebih besar untuk kesejahteraan guru dan dosen. Ia menyebut langkah tersebut sebagai pekerjaan rumah besar dalam sektor pendidikan.
KOMISI X DORONG KESEJAHTERAAN GURU. Anggota Komisi X DPR RI lainnya, Denny Cagur, menegaskan pihaknya ingin anggaran pendidikan benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan guru dan kualitas pendidikan nasional.
Denny menyatakan Komisi X mendorong agar setiap rupiah yang dialokasikan untuk pendidikan dapat menyentuh sektor yang langsung memperbaiki mutu pembelajaran dan kondisi tenaga pendidik.
Perdebatan mengenai penggunaan anggaran pendidikan untuk MBG kini menjadi perhatian publik. Di satu sisi, program pemenuhan gizi dinilai penting. Namun di sisi lain, tuntutan peningkatan kesejahteraan guru dan dosen dinilai belum sepenuhnya terjawab.
