Independen Ekspos – Rencana impor 105 ribu unit mobil pikap dari India untuk program Koperasi Desa Merah Putih memicu kritik keras di DPR. Ketua Kelompok Fraksi PDIP Komisi VI DPR, Mufti Anam, menyatakan kecewa dan meminta kebijakan itu dibatalkan.
Mufti menegaskan Komisi VI DPR tidak pernah menerima penjelasan resmi terkait rencana impor dalam skala besar tersebut. Padahal, komisi ini menjadi mitra kerja Kementerian Koperasi dan Agrinas Pangan Nusantara.
“Kami tidak pernah mendapatkan penjelasan dalam rapat. Tiba-tiba tahu dari media bahwa ada impor 105.000 pikap,” ujar Mufti, Jumat 26 Februari 2026.
DPR Tidak Dilibatkan, Ribuan Unit Sudah Tiba
Mufti menilai kebijakan ini bukan keputusan mendadak. Ia menyoroti fakta bahwa ribuan unit pikap sudah tiba di Indonesia.
Menurutnya, langkah itu menunjukkan perencanaan telah berjalan tanpa komunikasi dengan DPR. Ia mempertanyakan kepada siapa Agrinas bertanggung jawab dan atas dasar perintah siapa kebijakan itu dijalankan.
Ia juga menyinggung bahwa Wakil Ketua DPR telah meminta penundaan. Menteri Koperasi bahkan menyatakan menunggu Presiden kembali ke Tanah Air. Namun, unit kendaraan tetap masuk.
Dampak ke Industri dan Lapangan Kerja
Mufti menekankan impor 105 ribu pikap bukan transaksi kecil. Jumlah tersebut berpotensi memengaruhi industri otomotif nasional dan lapangan kerja.
Ia menilai kebutuhan kendaraan sebesar itu seharusnya menjadi peluang untuk mendorong produksi dalam negeri. Ia menyebut kebijakan ini bertentangan dengan semangat kemandirian industri dan penguatan TKDN.
Mufti menyinggung produk kendaraan nasional seperti Maung yang sering diklaim sebagai simbol kebangkitan manufaktur dalam negeri. Menurutnya, kebutuhan 105 ribu unit kendaraan seharusnya bisa diarahkan untuk memperkuat industri nasional.
Minta Dibatalkan, Bukan Sekadar Ditunda
Mufti tidak hanya meminta penundaan. Ia secara tegas meminta rencana impor tersebut dibatalkan.
Ia menilai prosesnya tidak transparan dan tidak melalui perencanaan matang. Ia khawatir kebijakan ini menjadi beban jangka panjang bagi negara.
Mufti juga mengingatkan agar program Koperasi Desa tidak berubah menjadi pintu masuk impor. Ia menyebut kebijakan besar yang menyangkut uang negara dan masa depan desa harus diputuskan secara terbuka dan bersama DPR.
Komisi VI DPR, kata dia, akan memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai pertanggungjawaban.
Pemerintah Tunggu Keputusan Presiden
Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan impor 105 ribu pikap dari India ditunda sampai Presiden Prabowo Subianto kembali ke Indonesia.
Ferry menegaskan kebijakan tersebut bukan kewenangan Kementerian Koperasi. Ia mengatakan keputusan lanjutan menunggu arahan Presiden.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad juga meminta pemerintah menunda rencana impor tersebut. Ia menyampaikan pesan itu karena Presiden sedang berada di luar negeri.
Hingga kini, keputusan akhir terkait kelanjutan impor 105 ribu pikap dari India masih menunggu sikap Presiden.
