Independen Ekspos – MBG atau Makan Bergizi Gratis kini menghadapi gelombang protes di berbagai daerah. Aksi warga muncul berdekatan dengan rentetan kasus keracunan massal yang diduga berkaitan dengan menu program tersebut. Desakan yang menguat hanya satu: evaluasi total penyelenggaraan MBG.
Di Pati, Jawa Tengah, warga yang tergabung dalam Aliansi Warga Tlogowungu Bersatu (AWTB) menggelar demonstrasi di depan kantor Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tlogowungu, Jumat (27/02). Mereka menilai menu MBG tidak mencerminkan besarnya anggaran yang diklaim pemerintah.
Koordinator aksi, Agus Ribowo Setyo, menyebut anggaran per porsi disebut Rp8.000. Namun setelah dicek ke pasar, nilai makanan yang diterima anak-anak diperkirakan hanya sekitar Rp5.000.
Warga sebelumnya telah menempuh jalur audiensi. Namun dialog buntu. Kekecewaan memuncak menjadi aksi protes. Warga menuding adanya keuntungan berlebihan sehingga kualitas menu dan kandungan gizi dinilai tidak layak.
Perwakilan orangtua siswa, Wayan, mengungkapkan menu yang diterima anaknya hanya berupa jamur keriput, empat telur puyuh, dan roti. Ia menilai harga makanan tersebut bahkan tidak mencapai Rp5.000. Ia juga mempertanyakan transparansi anggaran yang disebut berubah dari Rp10.000 menjadi Rp8.000 hingga Rp7.900 per porsi.
Tak hanya soal menu, Wayan menyoroti ketiadaan ahli gizi saat protes berlangsung. Ia meragukan pengawasan kandungan nutrisi dalam makanan yang dibagikan.
Kasus di Pati bukan yang pertama. Awal Februari 2026, lebih dari 20 siswa SMKN 4 Pati diduga keracunan setelah mengonsumsi MBG. Peristiwa itu membuat orangtua panik.
Gelombang protes juga muncul di Palu, Sulawesi Tengah, Pontianak, Kalimantan Barat, Rembang, Tasikmalaya, hingga Bulukumba, Sulawesi Selatan. Mahasiswa dan organisasi masyarakat menuntut evaluasi menyeluruh. Di Bulukumba, aksi bahkan berujung ricuh dan dibubarkan dengan meriam air.
Di Tasikmalaya, ribuan guru honorer memprotes kebijakan pengangkatan pegawai SPPG menjadi PPPK yang jumlahnya mencapai puluhan ribu. Mereka menilai kebijakan itu tidak adil dibanding nasib guru honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun.
Sementara itu, kasus keracunan massal terus bermunculan.
Di Cimahi, Jawa Barat, 43 siswa mengalami muntah setelah menyantap menu onigiri, telur rebus, biskuit, kurma, dan susu pada akhir Februari 2026. Tidak ada korban kritis, namun puluhan siswa harus mendapat perawatan medis.
Di Aceh Selatan, 18 siswa dari jenjang PAUD hingga SMA mengalami mual, muntah, dan sakit perut setelah mengonsumsi mi, bakso, dan es kacang. Dinas Kesehatan setempat menetapkan kejadian tersebut sebagai kasus luar biasa. Dapur produksi diketahui belum memiliki Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS).
Di Bireuen, sekitar 130 siswa mengalami muntah dan pusing setelah mengonsumsi MBG. Sebagian besar gejala muncul pada malam hari.
Kasus paling besar terjadi di Sumatra Utara. Hampir 300 siswa dari dua SMK di Sidikalang diduga keracunan. Hasil uji laboratorium menemukan indikasi kontaminasi bakteri seperti Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, kapang, khamir, dan coliform. Diduga ada jeda waktu terlalu lama antara pengolahan dan konsumsi makanan serta suhu penyimpanan yang tidak sesuai standar.
Menanggapi polemik ini, Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan telah menghentikan sementara 47 SPPG di seluruh Indonesia. Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik S. Deyang, menegaskan tidak ada toleransi terhadap penyimpangan standar pangan.
BGN menjelaskan alokasi dana per porsi sebesar Rp13.000–Rp15.000 tidak seluruhnya untuk bahan makanan. Sekitar Rp5.000 dialokasikan untuk operasional seperti listrik, insentif relawan, alat pelindung diri, hingga sewa lahan dan peralatan masak. Dana bahan makanan disebut berkisar Rp8.000–Rp10.000 per porsi.
Secara akademik, pengajar Fisipol Universitas Udayana, Mirah Mahaswari, menilai protes ini bukan lagi polemik kebijakan semata. Menurutnya, ketika warga turun ke jalan sebagai orangtua terdampak, itu menunjukkan dampak kebijakan sudah menjadi pengalaman sosial nyata.
Mirah juga menilai berulangnya kasus yang disebut sebagai “kegagalan teknis” bisa mengindikasikan persoalan sistemik jika terus terjadi.
Sementara dosen Universitas Airlangga, Febby Risty Widjayanto, menilai keberlanjutan MBG tak lepas dari faktor janji politik Presiden Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Namun ia mengingatkan, janji politik tetap harus diuji publik saat implementasi.
Menurutnya, kritik masyarakat merupakan bentuk kepedulian, bukan penolakan semata. Jika suara publik tak didengar, risiko penurunan kepercayaan terhadap pemerintah bisa terjadi.
Hingga kini, pemerintah menyatakan evaluasi terus dilakukan. Namun di lapangan, warga menegaskan satu pesan: jika tidak ada perbaikan nyata, aksi protes akan kembali digelar dengan massa lebih besar.
Disadur dari BBC Indonesia
