Independen Ekspos – Kedutaan AS Tutup menjadi sinyal darurat baru di tengah memanasnya konflik militer antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Pemerintah AS resmi menutup tanpa batas waktu kedutaannya di Arab Saudi, Kuwait, dan Lebanon pada Selasa waktu setempat.
Penutupan ini dilakukan di tengah meningkatnya risiko keamanan akibat konflik bersenjata yang terus meluas. Seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri AS secara terbuka meminta seluruh warga Amerika untuk segera meninggalkan kawasan Timur Tengah.
“DEPART NOW” atau pergi sekarang juga menjadi pesan tegas yang disampaikan Asisten Menteri Luar Negeri, Mora Namdar, melalui media sosial X. Ia menyebut warga Amerika di Mesir, Irak, Yordania, Suriah, Uni Emirat Arab, dan Qatar untuk menggunakan penerbangan komersial yang masih tersedia karena risiko keselamatan yang sangat serius.
Peringatan ini muncul setelah Iran membalas serangan gabungan AS-Israel pada Sabtu lalu. Serangan tersebut menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, serta puluhan pejabat tinggi lainnya.
Presiden AS Donald Trump menyatakan operasi militer bisa berlangsung empat hingga lima minggu. Ia menegaskan pemboman akan terus dilakukan sepanjang pekan ini atau selama diperlukan untuk mencapai apa yang ia sebut sebagai “perdamaian di Timur Tengah dan dunia.”
Namun, dampaknya sudah terasa. Enam personel militer Amerika dilaporkan tewas. Trump sebelumnya telah memperingatkan kemungkinan jatuhnya korban tambahan.
Di Riyadh, Kedutaan Besar AS diserang dua drone. Serangan itu memicu kebakaran dan menyebabkan kerusakan material ringan pada gedung. Kedutaan di ibu kota Arab Saudi tersebut meminta warga Amerika untuk berlindung di tempat tinggal masing-masing.
Misi AS di Arab Saudi juga memperingatkan ancaman serangan rudal dan drone di wilayah Dhahran, pusat industri minyak utama negara itu. Warga diminta tidak keluar rumah dan segera mencari perlindungan jika sirene peringatan berbunyi.
Bahkan sebelum serangan akhir pekan, AS sudah menarik staf non-esensial dari Kedutaan di Israel dan Beirut. Namun pada Selasa, Kedutaan AS di Yerusalem mengakui tidak memiliki kapasitas untuk mengevakuasi atau membantu langsung warga Amerika keluar dari Israel.
Duta Besar AS untuk Israel, Mike Huckabee, menyatakan opsi untuk meninggalkan negara itu sangat terbatas.
Dari dalam negeri, kritik keras datang dari Partai Demokrat. Senator Andy Kim menilai pemerintah gagal menyusun strategi dan perencanaan matang. Ia menyebut peringatan evakuasi yang baru disampaikan tiga hari setelah perang dimulai sebagai bukti lemahnya persiapan.
Senator Chris Murphy juga menyebut situasi ini sebagai bentuk inkompetensi yang membahayakan warga negara sendiri.
Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu optimistis operasi militer akan berlangsung cepat dan menentukan. Dalam wawancara televisi, ia menyebut langkah ini akan membuka jalan bagi rakyat Iran untuk menentukan masa depan politiknya sendiri.
Sementara itu, industri penerbangan belum menerima instruksi resmi terkait penggunaan pesawat komersial untuk evakuasi. Dua pejabat industri menyebut program Civil Reserve Air Fleet (CRAF), yang terakhir diaktifkan pada 2021 saat evakuasi Afghanistan, belum diperkirakan akan digunakan dalam waktu dekat.
CRAF sendiri hanya tiga kali diaktifkan sejak dibentuk pada 1951. Program ini memungkinkan pemerintah menggunakan maskapai sipil untuk mendukung misi darurat militer dan kemanusiaan.
Hingga kini, Departemen Luar Negeri dan Komando Transportasi AS belum memberikan komentar tambahan terkait perkembangan terbaru.
Situasi di Timur Tengah masih sangat dinamis. Penutupan kedutaan dan peringatan keras kepada warga sipil menandakan tingkat ancaman yang belum mereda.
