Independen Ekspos – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama Ramadan di Kabupaten Magelang dan Kabupaten Tuban menuai sorotan tajam. Sejumlah orang tua siswa dan tenaga pendidik menilai kualitas menu yang diterima anak tidak sebanding dengan anggaran Rp8 ribu hingga Rp10 ribu per porsi.
MBG Ramadan yang seharusnya menjamin kecukupan gizi anak justru dipertanyakan dari sisi komposisi, kualitas bahan, hingga transparansi pengadaan.
Keluhan Orang Tua di Magelang
Di Kabupaten Magelang, keluhan datang dari orang tua siswa TK di Kecamatan Sawangan. Haksoro, salah satu wali murid, mencermati menu yang diterima anaknya selama tiga hari pertama pekan ini.
Pada hari pertama, siswa menerima roti, pisang, dan susu kemasan. Hari kedua, tiga butir kurma, dua telur rebus, dan roti tawar. Hari ketiga, kentang mustofa, lima telur puyuh rebus, serta satu buah jeruk.
Menurut Haksoro, komposisi tersebut belum mencerminkan standar gizi ideal, terutama dengan nilai anggaran yang disebut mencapai Rp8 ribu per porsi untuk anak usia dini.
“Kalau saya hitung, tidak sampai Rp8 ribu. Paling sekitar Rp5 ribu. Dari sisi gizi juga kurang pas,” ujarnya, Rabu (25/2).
Ia menyoroti olahan kentang mustofa yang dinilai tinggi lemak. Menurutnya, tujuan utama MBG bukan sekadar memberi makan, tetapi memastikan kecukupan nutrisi anak.
Ia juga mempertanyakan besarnya biaya operasional dibanding kualitas makanan. “Kalau memang anggarannya Rp10 ribu, kenapa tidak dimaksimalkan untuk kualitas?” katanya.
Keluhan serupa ramai dibahas di media sosial. Sejumlah orang tua menilai kualitas dan variasi menu selama Ramadan justru menurun dibanding hari biasa.
Penjelasan SPPG Magelang
Koordinator Wilayah Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Kabupaten Magelang, Nrangwesthi Widyaningrum, menjelaskan bahwa menu hari pertama di SPPG Gondowangi Sawangan berupa roti isi kacang merah, susu UHT plain, dan pisang.
Menurutnya, roti kacang merah mengandung karbohidrat dan protein nabati, susu sebagai sumber protein hewani, dan pisang sebagai sumber serat.
Untuk menu berikutnya, disediakan kentang mustofa, telur puyuh rebus, dan jeruk. Ia merinci harga komponen menu: kentang mustofa Rp3 ribu, lima telur puyuh rebus Rp2,5 ribu, dan jeruk Rp2,5 ribu.
Terkait pengadaan, ia menyebut pemesanan disesuaikan harga koperasi karena pembayaran dilakukan setelah invoice diterbitkan. SPPG menyesuaikan harga pasar untuk menghitung Harga Pokok Produksi (HPP).
Sikap Bupati Magelang
Bupati Magelang, Grengseng Pamuji, mengakui adanya masukan masyarakat. Ia mendorong evaluasi dan perbaikan, terutama untuk memastikan kelayakan makanan bagi siswa.
Ia menegaskan anggaran MBG berkisar Rp8 ribu hingga Rp10 ribu per porsi, tergantung kelompok usia. Namun keterbatasan anggaran, katanya, tidak boleh menurunkan kualitas.
“Rp10 ribu itu kalau dikonversi dengan kebutuhan kilokalori, saya yakin cukup. Yang penting layak,” tegasnya.
Kritik Keras di Tuban
Sorotan lebih tajam muncul di Kabupaten Tuban pada pekan awal Ramadan 1447 H. Sejumlah sekolah di Kecamatan Bancar, Soko, Senori, dan Jatirogo mengeluhkan paket MBG yang dinilai tidak layak dan jauh dari standar kecukupan nutrisi.
Di SPPG Margosoko, Kecamatan Bancar, siswa menerima satu roti kemasan pabrik asal Purwakarta, satu jeruk, dan susu Dancow 110 ml dalam kantong plastik warna pink untuk porsi yang dikalkulasi Rp10 ribu.
Seorang guru ASN di SDN Bancar menyebut menu tersebut jauh dari kata layak. Ia juga menyoroti tidak adanya perbedaan antara porsi Rp8 ribu untuk kelas 1–3 dan Rp10 ribu untuk kelas 4–6.
Kondisi serupa terjadi di Kecamatan Soko. Wali murid TK Bhayangkari Soko menyebut siswa hanya menerima satu kotak susu 125 ml bertuliskan “Susu Sekolah – Program MBG”, satu roti tabur kelapa kemasan, dan satu jeruk.
Kualitas Buah Dipertanyakan
Selain komposisi, kualitas bahan baku juga menjadi perhatian. Di Bancar dan Soko ditemukan jeruk dengan bercak kehitaman pada kulitnya. Meski belum ada laporan dampak kesehatan, temuan ini memicu kekhawatiran tentang standar kelayakan konsumsi.
Di Kecamatan Senori dan Jatirogo, pengajar MTs yang juga anggota DPRD Kabupaten Tuban menyampaikan kekecewaan. Ia menyebut menu yang diberikan tidak mencerminkan pemenuhan gizi.
Ia meminta transparansi anggaran dan mekanisme pengadaan agar program inisiasi Presiden Prabowo Subianto tidak kehilangan kepercayaan publik. Ia juga menekankan pentingnya edukasi kepada penerima manfaat.
Dugaan Tak Sesuai Edaran BGN
Kondisi di lapangan dinilai kontras dengan Surat Edaran Badan Gizi Nasional Nomor 3 Tahun 2026. Dalam edaran tersebut ditegaskan bahan baku bukan produk pabrikan atau Ultra-Processed Food (UPF).
Standar pengemasan diwajibkan menggunakan tote bag dengan SOP keamanan pangan ketat. Rekomendasi menu mencakup telur asin, abon, dendeng kering, buah, makanan khas lokal, dan kurma sebagai opsi.
Surat edaran yang ditandatangani Kepala BGN Dadan Handayana menekankan bahwa gizi seimbang harus sesuai kelompok usia, bukan sekadar makanan pengganjal perut.
Pelaksana di Tuban Bungkam
Hingga berita ini diturunkan, Kepala SPPG Margosoko Bancar, Devi Bagus P., belum memberikan respons meski telah dihubungi melalui saluran pribadi. Sikap tertutup ini memicu desakan audit dan evaluasi menyeluruh distribusi MBG di Tuban.
Program MBG dirancang untuk memperbaiki gizi generasi bangsa. Namun tanpa pengawasan ketat dan transparansi anggaran, kritik publik dikhawatirkan akan terus membesar.
Evaluasi menyeluruh kini menjadi tuntutan agar tujuan utama program, yaitu pemenuhan gizi anak secara layak dan seimbang, benar-benar terwujud selama Ramadan dan seterusnya.
