Serangan Mematikan di Minab Picu Tekanan Global
Independen Ekspos | Serangan rudal menghantam sebuah sekolah putri di Kota Minab, Iran selatan, pada 28 Februari. Sedikitnya 170 orang tewas. Mayoritas korban adalah anak-anak.
Investigasi terbaru dari Amnesty International menyebut Amerika Serikat bertanggung jawab atas serangan tersebut. Organisasi itu mendesak adanya pertanggungjawaban atas insiden yang menelan banyak korban sipil.
Pemerintah AS menyatakan masih menyelidiki kejadian ini. Namun tekanan internasional terus meningkat agar hasil investigasi diumumkan secara terbuka.
Rudal Tomahawk Diduga Digunakan
Amnesty menyimpulkan serangan kemungkinan menggunakan rudal Tomahawk buatan AS.
“Rudal Tomahawk secara eksklusif digunakan oleh pasukan AS dalam konflik ini dan merupakan rudal berpemandu presisi,” demikian pernyataan Amnesty.
Analisis dilakukan dengan menggabungkan citra satelit, rekaman video, dan wawancara dengan para ahli. Hasilnya menunjukkan bangunan sekolah terkena serangan langsung.
Sekolah Berada Dekat Kompleks Militer
Target Berdekatan dengan Fasilitas IRGC
Sekolah tersebut berada di dekat kompleks Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC. Beberapa bangunan di area itu juga ikut terdampak serangan.
Temuan ini memunculkan dugaan bahwa lokasi sekolah sebelumnya merupakan bagian dari kompleks militer.
Namun pertanyaan muncul. Apakah informasi target sudah diperbarui sebelum serangan dilakukan?
Dugaan Intelijen Usang
Amnesty menyoroti kemungkinan penggunaan intelijen lama.
Jika benar, maka verifikasi target dinilai tidak dilakukan secara memadai.
“Fakta bahwa gedung sekolah menjadi target langsung dan sebelumnya merupakan bagian dari kompleks IRGC menimbulkan kekhawatiran bahwa pasukan AS mungkin mengandalkan intelijen yang sudah usang,” tulis laporan tersebut.
Indikasi Pelanggaran Hukum Humaniter
Kegagalan Melindungi Warga Sipil
Amnesty menilai serangan ini menunjukkan kegagalan dalam mengambil langkah pencegahan untuk melindungi warga sipil.
Organisasi itu menyebut tindakan tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional.
Jika pihak militer tidak memastikan target adalah objek militer, serangan tetap dilakukan, maka hal itu dapat dikategorikan sebagai kelalaian berat.
Potensi Kejahatan Perang
Direktur riset Amnesty, Erika Guevara-Rosas, menjelaskan dua kemungkinan.
Jika militer AS tidak mengetahui bahwa bangunan itu sekolah, tetapi tetap menyerang, maka itu menunjukkan kegagalan intelijen serius.
Sebaliknya, jika mereka mengetahui lokasi sekolah dan tetap menyerang tanpa upaya maksimal mengurangi risiko, maka tindakan itu bisa dianggap serangan tanpa pandang bulu.
Dalam kedua skenario tersebut, serangan dinilai layak diselidiki sebagai dugaan kejahatan perang.
Respons PBB dan Tekanan Politik di AS
PBB: Serangan Serius terhadap Anak-anak
Para ahli Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebut insiden ini sebagai “serangan serius terhadap anak-anak”.
Pernyataan itu memperkuat tekanan internasional terhadap Washington.
Kongres AS Minta Penjelasan
Sejumlah anggota parlemen AS mendesak pemerintah memberikan penjelasan jelas kepada publik dan Kongres.
Mereka meminta jawaban atas dua hal utama. Mengapa target tidak diverifikasi dengan tepat. Dan bagaimana serangan bisa tetap dilakukan di area yang berpotensi berisi warga sipil.
Pernyataan Pejabat AS Picu Kekhawatiran
Di tengah konflik yang terus berlangsung, pernyataan pejabat tinggi AS juga menjadi perhatian.
Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth ранее menyatakan bahwa Washington tidak akan mengikuti “aturan keterlibatan yang bodoh” dalam operasi militernya.
Ia mengatakan, “Amerika, terlepas dari apa yang disebut institusi internasional, sedang melancarkan kampanye kekuatan udara paling mematikan dan presisi dalam sejarah.”
Pernyataan itu memicu kekhawatiran di kalangan ahli hukum internasional terkait kepatuhan terhadap aturan perang.
Konflik Meluas, Risiko Sipil Meningkat
Serangan di Minab terjadi di tengah konflik yang melibatkan AS, Israel, dan Iran.
Sejumlah pakar hukum menilai konflik tersebut memicu risiko pelanggaran hukum internasional.
Kasus ini menjadi ujian penting. Apakah prinsip perlindungan warga sipil masih dijalankan saat operasi militer berlangsung?
Jawabannya kini ditunggu dari hasil investigasi resmi.
